F-PKS Ingatkan Walikota Gunakan Pinjaman Dana dari Pusat Dengan Bijak

Bandar Lampung -(lintasindonesia1.com) DPRD Kota Lampung mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar berhati-hati dalam pengalokasian anggaran terutama peminjaman dana Rp150 miliar dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandar Lampung usai rapat Banang DPRD setempat di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (14/09/2020).

Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung yang juga anggota Banang DPRD setempat Agus Djumadi mengatakan, menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020, pihaknya memperingatkan walikota agar berhati-hati dalam pengalokasian anggaran yang pro rakyat.

Hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bandar Lampung berencana meminjam dana sebesar Rp 150 miliar sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah.

“Kami memberikan peringatan agar pemerintah mampu memberikan penjelasan detail, pertama pemanfaatan atau pengalokasian anggaran hutang. Sehingga jelas akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja,”ujar Agus.

Sehingga jangan sampai uang hasil pinjaman, tapi alokasinya malah tidak tepat sasaran.

Menurutnya, Prioritas anggaran perlu jadi perhatian masyarakat. Terutama terkait pemulihan covid, dampak ekonomi covid benar-benar dirasakan masyarakat kecil.

” Karena itu kami minta sekali lagi prioritaskan anggaran yang merangsang pertumbuhan UMKM misalnya namun jika ada pelaksanaan proyek fisik sifatnya padat karya yang memperdayakan orang lokal sehingga membuka lapangan kerja,”kata Agus.

Agus juga memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi PKS di masing-masing komisi untuk memperhatikan betul alokasi anggaran (RKA) disetiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita minta setiap anggota Fraksi PKS di masing-masing komisi memperhatikan betul anggaran di APBD Perubahan ini. Kritisi jika memang pengalokasian tidak tepat,” tandasnya.(li-1/jal)