Pengerjaan Proyek Pemasangan Rambu Jalan di Duga Hancur – Hancuran’ LSM Minta PPK Dan Kontraktor Di Periks

BANDARLAMPUNG-(lintasindonesia1.com) Parah !! mungkin itulah kata yang pass di sebutkan dalam proyek pengerjaan rambu-rambu jalan yang ada di wilayah kota bumi (lampung utara)lampung.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Lembaga bahkan mereka menuding, jika proyek pengadaan dan pemasangan rambu dan Marka Jalan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VI Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Lampung-Bengkulu diduga sarat korupsi.

Aliansi Lembaga ini menilai proyek tersebut terkesan asal-asalan, sehingga banyak yang sudah rusak. Demikian, diungkapkan Koordinator aksi masa Nova Handra, Rabu (3/9).
“Tahun 2020 ini Balai Pengelolaan Transportasi Darat ada proyek pemasangan 200 unit rambu jalan dan 300 unit tiang Marka jalan di Kotabumi tepatnya di jalan Sudirman dan Jalan Kota Alam. Banyak pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,” ujarnya, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenhub Lampung – Bengkulu.

Hal tersebut terungkap saat puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Lembaga melakukan unjuk rasa dikantor kemenhub perwakilan Bengkulu – lampung.

Disebutkan Nova, pihaknya saat melakukan investigasi di lapangan, terdapat ratusan titik rambu jalan yang dikerjakan tidak sesuai spek dan sudah terlihat retak pada bagian pondasi tiang bahkan ada beberapa tiang yang rusak bahkan dari beberapa tiang pengecorannya terlihat asal- asalan.

“Kami sudah melakukan pengecekan di lokasi, dan banyak pondasi tiang yang sudah retak, padahal baru selesai dikerjakan. Hal ini bisa berbahaya kepada pengendara, sebab tiang nya sewaktu-waktu bisa roboh mengenai pengendara yang melintas,” jelasnya.

Dengan pengerjaan yang diduga asal-asalan tersebut, ia pun menilai pengerjaan yang dilakukan oleh dua rekanan yakni masing-masing CV Akusara Jaya dengan pagu anggaran Rp947 juta dan CV Multi Mekar Lestari dengan anggaran Rp 1 miliar diduga sarat KKN dan Mark Up (kelebihan anggaran).

Bton cor sudah pada rerak

“Oleh karena itu, pihaknya meminta pihak berwajib baik Polda dan Kejati melakukan pengusutan dan pengecekan proyek tersebut, karena syarat akan dugaan KKN,” tuturnya.

Sementara, saat dikonfirmasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, Teddi Haryanto membantah bahwa pengerjaan rambu tersebut asal-asalan dan ada penggelembungan anggaran.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan proyek tersebut. “Kalau kedalaman pondasi yakni 50 cm , dan mereka sudah melakukan cor di tempat. Jadi tidak ada masalah dalam pengerjaan itu,” katanya saat diwawancarai di kantor perwakilan Kemenhub Lampung.

Jika memang adanya kerusakan, sambung dia, pihaknya segera menyuruh rekanan untuk melakukan perbaikan, karena dalam tahapannya, pengerjaan tersebut masih masuk dalam tahap pemeliharaan.

“Kami pun akan evaluasi jika ada pengerjaan yang tidak sesuai, namun kami yakin pengerjaan ini tidak ada masalah,” tandasnya.(li-1/jal )